by

Kejaksaan Negeri Garut bersama DPMD beri penyuluhan hukum ke kades dan LPM

GARUT60DETIK.COM – Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut  bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Garut memberikan penyuluhan hukum kepada Kepala Desa dan LPM, hal itu guna untuk pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tidak kejahatan. Penyuluhan hukum Jaga Desa kali ini bertempat di Gor desa Cihuni Kecamatan Pangatikan pesertanya terdiri dari Kecamatan Pangatikan, Sukawening ,Karangtengah dan kecamatan Cibatu  Kabupaten Garut, Jawa barat. Selasa (24/11/2020)

Acara di buka oleh Sekdis Dinas DPMD Kabupaten Garut Asep jaelani yang dalam sanbutan pembuka menyampaikan bahwa pada tahun ini dana desa di setiap desa bertambah dari tahun sebelumnya, maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa ini. Dan diharapkan dengan adanya acara penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Garut ini Kepala Desa  lebih memahami hukum dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada.

“Sambung Asep Kegiatan ini cukup penting dan harus kita sampaikan kepada Aparatur Pemerintahan Desa, agar para Aparatur Desa dapat memahami serta memilki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa agar hasil dari pembangunan itu sendiri tepat sasaran, memiliki kualitas serta tidak menyalahi hukum dan peraturan perundang-undangan, apalagi sampai terjerat Hukum ” Ucap Asep .

Lebih lanjut menurut Asep , Alhamdulillah kita dapat menghadirkan beberapa narasumber lintas sektor dalam hal ini dari kejari Garut  yang tentunya dapat memberikan pemahaman hukum yang baik kepada seluruh Aparatur Pemerintahan Desa  ,” tuturnya

Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Fiki Mardani SH yang di dampingi Friza yudha SH mengatakan, kegiatan penyuluhan untuk Pemerintahan Desa diselenggarakan bersama DPMD dengan tujuan pencegahan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Desa ataupun Perangkat Desa.

“Tujuan kami sosialisasi hukum, pertama untuk menghindari penyimpangan penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dan perangkat desa, serta mengurangi tindak kejahatan, “kata Fiki  kepada Media.senin (24 /11/20).

Penyuluhan hukum kali ini dengan tema Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pemahaman peraturan perundang -undangan tentang tipikor bagi pemerintahan desa /kelurahan tingkat  Kabupaten Garut  tahun anggaran 2020.

Lebih jauh fiki menjrelaskan, bagi Pemdes juga perlu dipahami bahwa semua program yang menggunakan anggaran negara harus transparansi untuk informasi publik.

“Kita juga memberikan pemahaman tentang imformasi publik, temen – temen wartawan dan media berhak untuk mengetahui karena itu disampaikan ke masyarakat dan masyarakat juga harus memahami kalau ada temuan harus di diskusikan dulu dengan perangkat desa dari mana sumbernya desa, “ungkapnya.

Tidak hanya menyampaikan tentang pemahaman hukum, Ia juga mempersilahkan masyarakat dapat mengadukan terkait penyelewengann anggaran yang dilakukan oleh Pemdes dan Kepala Desa, saat ini kata Ia kejaksaan juga menyediakan Website untuk pengaduan pelanggaran hukum.

“Mekanisme Regulasinya sudah jelas, kita punya pelayanan, pelaporan kaitan penyalahgunaan anggaran, kita juga ada pelayanan jaga desa disitu Ada WA dan Online agar masyarakat dapat menyampaikan lapornya, “ujar Ia.

Sementara Kapala Desa Cihuni Kecamatan Pangatikan ,Lukmanul hakim  mengungkapkan, pemahaman hukum sangatlah perlu, sebab tidak semuanya Kades juga memahami apa kewenangannya dan apa yang dilarangnya.

”Pandangan hukum yang diberikan pihak Kejaksaan sangat perlu, sebab terkadang Kades juga punya keterbatasan pengetahuan apa lagi perihal hukum, “ucap Lukman

Turut hadir dalam acara ini Sekdis DPMD kabupaten Garut Asep Jaelani,Camat Pangatikan Asep Harsono,perwakilan Kejari Garut Fiki Mardani SH,Friza adi Yudha SH,Para kepala desa dan LPM, Kecamatan Pangatikan,Sukawening,Karangtengah dan Cibatu,” .( fitria)

Comment

Berita Terbaru